Wawancara Bersama Humas SMP Plus Darus Sholah Jember

Wawancara

Bersama Humas SMP-Plus Darus Sholah Jember

Ust. Zainul Hakim, S.EI, M.PdI

1.      Kita menyadari, bahwa partisipasi masyarakat (community participation) merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah.

a.       Bagaimana konsep saudara tentang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan?

Jawab:

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Carl A. Grant bahwa sekolah perlu melibatkan tiga hal terhadap masyarakat, ketiga hal tersebut yaitu, pertama pengembangan anggaran sekolah, kedua pemilihan pegawai sekolah, ketiga penetapan dan evaluasi kurikulum. 

b.      Bagaimana pendapat saudara tentang tingkat partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dewasa ini? Jelaskan juga alasan saudara?

Jawab:

Saya melihat ada dua perbedaan  peranan/partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dewasa ini khususnya di Indonesia, yaitu: Pertama, rendahnya peranan/partisipasi masyarakat terhadap pendidikan hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang masih rendah pendidikannya, minimnya perekonomian masyarakat dan letak daerah pedesaan yang menganggap bahwa tugas pendidikan terhadap anaknya adalah tanggungjawab sekolah semata. Kedua, tingginya peranan/partisipasi masyarakat dalam pendidikan hal ini dikarenakan tingginya pendidikan masyarakat dan letak daerah perkotaan, serta tinnginya perekonomian masyarakat yang menyadari bahwa tugas pendidikan terhadap anaknya adalah tanggungjawab bersama anatar sekolah dan masyarakat.

Untuk menyiasati dua perbedaan itu dibutuhkan beberapa strategi pemecahannya, terutama dalam hal ini bagaimana upaya kita untuk melakukan komunikasi yang rasional dan realistis untuk memberikan umpan bagi upaya membangun inspirasi masyarakat untuk bersedia ikut serta berpartisipasi dalam membangun pendidikan minimal ditempat mana putra-putri mereka dididik.

2.      Tadi anda menyebutkan ada tiga bidang utama keikut sertaan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu: bidang pengembangan anggaran sekolah, pemilihan pegawai sekolah, serta penetapan dan evaluasi kurikulum.

Bagaimana implementasi ketiga bidang tersebut di atas, diikhtiarkan oleh lembaga pendidikan anda? Mungkin ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan?

      Jawab:

1)      Pengembangan anggaran sekolah

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang lebih mengetahui kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan kepada sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam anggaran sekolah sebatas mengetahui secara global mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Misalnya, pihak sekolah mengajak masyarakat dalam menyusun RAPBS untuk tahun yang akan datang, ikut terlibat dalam menyusun program-program pengembangan sekolah dan penjaminan mutu dll.  

2)      Pemilihan pegawai sekolah

Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sangsi, hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan/imbal jasa dan rekrutmen guru dilakukan oleh pihak sekolah dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan pegawai sangat dibutuhkan, karena sekolah itu milik masyarakat untuk masyarakat. Misalnya, komite sekolah yang lebih tahu tentang kondisi kemampuan pegawai itu sendiri yang akan menentukan kelangsungan dan kemajuan sekolah, diikutsertakan dalam menentukan, termasuk dalam pemilihan pegawai di sekolah tersebut.

3)      Penetapan dan evaluasi kurikulum.

Masyarakat diberi kewenangan untuk melakukan penetapan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Kurikulum yang bagus adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa di masyarakatnya. Oleh karena itu,  dalam menetapkan dan mengevaluasi kurikulum pihak sekolah harus melibatkan masyarakat.

b.      Dalam konteks system pendidikan di Indonesia? Bagaiman pandangan saudara?

Jawab:

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada tiga bidang tersebut di atas, kiranya masih belum dilaksanakan secara maksimal apalagi daerah-daerah pedesaan, keterlibatan masyarakat terhadap sekolah sebatas pengembangan anggaran dana sekolah saja, sedangkan pemilihan pegawai sekolah, penetapan dan evaluasi sekolah masih belum dilibatkan. Munculnya MBS/MPMBS pada tahun 2002, sehingga muncul pula Komite Sekolah pada sekolah atau Komite Madrasah pada Madrasah sebagai mitra kerjasama sekolah dengan masyarakat serta dengan munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 secara tidak langsung kedua system tersebut memberikan keterlibatan kepada masyarakat semakin lebih besar. 

3.      Pada beberapa negara kita menjumpai beberapa Organisasi Profesi Guru, seperti PGRI (di Indonesia) atau NEA (di AS). Seberapa besar peranan organisasi tersebut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan, dan mendorong masyarakat dan orang tua murid dalam keikut serta memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan?

      Jawab:

Ø  Carl A. Grant dalam bukunya Community Participation in Education mengatakan bahwa Organisasi guru professional memiliki peran untuk mendorong kepada masyarakat keikut sertaannya dalam mengendalikan pendidikan, baik dalam penentuan tujuan umum sekolah, penetapan tentang pendukungan keuangan, melalui dewan sekolah lokal sebagai suatu fungsi publik. Nah disinilah tugas yang mestinya diemban oleh Asosiasi-asosiasi  Pendidikan tersebut. Karena itu ia harus mempromosikan pemahaman pendidikan kepada masyarakat dan mendorong masyarakat luas, serta orang tua siswa dalam keikutsertaan berkenaan dengan memecahkan permasalahan pendidikan dan bahwa suatu wakil dewan tidak memihak pendidikan pada setiap daerah sekolah yang  mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan pemahaman publik sekolah

Ø  Adapun langkah-langkah yang memungkinkan untuk dilakukan oleh organisasi profesi guru itu antara lain berupa; pengembangan anggaran sekolah; pemilihan personil, penyebaran, dan evaluasi; dan penentuan kurikulum.

b.      Bagaimana pendapat saudara peranan PGRI, dalam hal ini sebagai Organisasi Profesi Guru di Indonesi, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bidang pendidikan, serta kendala-kendala utama yang dihadapi?

Jawab:

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempunyai peran terhadap pendidikan sebatas kebijakan-kebijakan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan. Terdapat dua peran PGRI dalam pendidikan, pertama PGRI memiliki peran untuk memberdayakan para guru sehingga kekurangan dan kelemahan yang dialami oleh para guru dalam proses belajar mengajar dapat diberi jalan keluarnya oleh PGRI. Kedua, PGRI berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan yang melibatkan masyarakat, sebagaimana kasus di Malang kemarin, mengenai pemberhentian Kepala Dinas Kabupaten Malang, dikarenakan kurang kompetensi dibidang pendidikan dan kurangnya keberpihakkan kepada masyarakat. Melainkan kendala yang dihadapi oleh PGRI dalam mendorong partisipasi masyarakat adalah sistem organisasi yang tidak independen sehingga peran PGRI tidak terlalu bebas dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada di organisasi.

4.      Ada satu hal lagi Ustadz yang ingin kita coba tanyakan yaitu tentang desentralisasi bidang pendidikan, apakah hal ini lebih menjanjikan manajemen sekolah menjadi lebih efektif dan reponsif? Dan sekaligus mampu memunculkan proses pengambilan keputusan partisipatif yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah?

Bagaimana pendapat anda tentang salah satu fungsi partisipasi mayarakat sebagai social controller idi  bidang pendidikan?

Jawab:

Social controller (kontrol masyarakat) yaitu masyarakat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Contoh:

Masyarakat melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dan mengawasi kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah.

b.      Bagaimana pendapat saudara terhadap peranan masyarakat tersebut di atas, khususnya kemungkinan-kemungkinan keuntungan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di sekolah?

Jawab:

Keuntungan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di sekolah atas sosial kontrol adalah sebagai berikut:

1)      Keuntungan

Ø  Penentuan sosial kontrol dilihat dari substansi masalahnya jika obyektif, akan diterima oleh sekolah sebagai hal yang konstruktif, terlebih jika situasi dan kondisi sekolah ikut menunjang.

Ø  Sosial kontrol sebagai bahan evaluasi program-program sekolah untuk di tahun berikutnya.

2)      Kelemahan

Ø  Tidak ada tindak lanjut atas kontrol masyarakat oleh sekolah.

Ø  Kurang berkembang budaya demokratis di sekolah tersebut, sehingga adanya kontrol sosial masyarakat sekolah cenderung membela diri dengan hak jawab untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya.

5.      Sebagai partner sekolah, Komite Sekolah memiliki peran sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediation agency.

a.       Uraikan secara singkat peran Komite Sekolah tersebut di atas, serta lengkapi dengan contoh-contoh?

Jawab:

1)      Advisory agency, yaitu memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan (sekolah) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),  kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Misalnya, Komite Sekolah dala hal ini masyarakat memberikan usulan untuk pengadaan sarana-prasaran dalam menunjang proses belajar mengajar siswa.

2)      Supporting agency, yaitu mendorong orang tua, masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Misalnya masyarakat menggalang dana pembiayaan penyelanggaraan pendidikan.

3)      Controlling agency, yaitu masyarakat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Misalnya, Komite Sekolah mengevaluasi setiap bulan sekali mengenai keberhasilan proses belajar mengajar.

Ø  Mediation agency yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Misalnya pihak sekolah mengusulkan pengajaran sejarah didatangkan gurunya dari salah satau orang tua siswa yang berkompeten dalam bidang tersebut.Komite Sekolah.

b.      Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja Komite Sekolah dewasa ini, khususnya hambatan-hambatan yang dihadapi serta cara-cara penanggulangan yang harus dilakukan?

Jawab:

Kiprah komite sekolahdewasa ini berdampak positif terhadap kinerja sistem pendidikan nasional, khususnya pada operasional pendidikan disatuan pendidikan atau sekolah. Komite sekolah menyentuh seluruh aspek kinerja dalam kaitan dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional khususnya ditingkat satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Komite Sekoilah sebagai kendala yang utama dalam perannya terhadap pendidikan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu: memberikan pemahaman mengenai peran dan tugas Komite Sekolah dengan cara sosialisasi saat rapat.

Artikel Terkait:

Posted in: Humas